Industri pertambangan, dengan segala kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya, telah lama menjadi pilar pendapatan negara yang krusial bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu kontribusi paling signifikan datang dari pajak korporasi atau Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Penerimaan dari pajak ini bukan hanya sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan sumber daya vital yang membiayai berbagai program pembangunan nasional dan daerah. Pada hari Senin, 10 Juni 2024, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan bahwa penerimaan PPh Badan dari sektor pertambangan telah melampaui target yang ditetapkan, mencapai Rp 50 triliun hingga kuartal kedua, menunjukkan resiliensi dan kontribusi sektor ini terhadap anggaran negara.
Pajak Penghasilan Badan dikenakan atas keuntungan yang diperoleh perusahaan pertambangan dari kegiatan operasional mereka. Mekanismenya melibatkan perhitungan pendapatan dikurangi biaya-biaya operasional, lalu dikenakan tarif pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan ini melalui pengawasan ketat dan penyesuaian regulasi agar sesuai dengan dinamika pasar komoditas global. Petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkala melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tambang untuk memastikan kepatuhan pajak. Misalnya, pada tanggal 15 Mei 2025, tim audit DJP wilayah Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan di sebuah perusahaan tambang batu bara di Kutai Kartanegara sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Peran PPh Badan sebagai pilar pendapatan negara menjadi sangat terasa, terutama saat harga komoditas global mengalami kenaikan. Fluktuasi harga mineral seperti nikel, batu bara, atau timah, secara langsung memengaruhi keuntungan perusahaan, dan pada gilirannya, jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Keuntungan ini kemudian dialokasikan untuk berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi energi. Hal ini menjadikan sektor pertambangan tidak hanya sebagai motor ekonomi, tetapi juga sebagai penyumbang utama bagi keberlanjutan fiskal negara.
Optimalisasi PPh Badan dari sektor pertambangan juga memerlukan pilar pendapatan negara yang kuat dan transparan. Regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penghindaran pajak, dan sistem pelaporan yang akuntabel adalah elemen-elemen penting. Dengan pengelolaan yang baik, pajak korporasi tambang akan terus menjadi sumber pendanaan yang stabil dan signifikan, mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.