Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Namun, kekayaan alam ini adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan strategi yang cerdas dalam mengelola penerimaan dari sektor ini. Salah satu strategi utama yang kini menjadi fokus adalah upaya memaksimalkan PPh (Pajak Penghasilan) Badan dari perusahaan-perusahaan pertambangan. Peningkatan penerimaan pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana pembangunan saat ini, tetapi juga dapat dialokasikan untuk membentuk Dana Abadi yang akan menjamin kesejahteraan generasi mendatang.
Pada hari Senin, 10 Maret 2025, dalam rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo, memaparkan data mengejutkan. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada kuartal IV 2024, ditemukan adanya potensi kebocoran pajak PPh Badan dari beberapa perusahaan pertambangan multinasional. Kebocoran ini terjadi akibat praktik transfer pricing dan manipulasi laporan keuangan. Untuk menindaklanjuti temuan ini, tim khusus dibentuk untuk melakukan pemeriksaan intensif. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan PPh Badan pertambangan melalui penegakan hukum yang lebih tegas.
Salah satu cara efektif untuk memaksimalkan PPh dari sektor pertambangan adalah dengan memperbaiki regulasi dan sistem pengawasan. Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi ini akan mempermudah pertukaran data dan informasi, sehingga celah-celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari pajak dapat ditutup. Dengan data yang lebih transparan dan terintegrasi, perhitungan PPh Badan akan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan laba bersih yang sebenarnya diperoleh oleh perusahaan.
Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan inovasi dalam sistem perpajakan, seperti penerapan sistem pajak progresif. Dalam sistem ini, tarif pajak yang dikenakan akan meningkat seiring dengan tingginya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong keadilan dalam perpajakan, tetapi juga memastikan bahwa negara mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan luar biasa yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, target untuk memaksimalkan PPh Badan dari sektor pertambangan dapat tercapai secara optimal.
Pada tanggal 20 Maret 2025, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kecamatan Makmur Jaya, Kompol Bambang, memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam penegakan hukum di sektor pertambangan. Kompol Bambang menegaskan bahwa upaya ini penting untuk memastikan ketaatan perusahaan terhadap peraturan dan mencegah praktik ilegal yang merugikan negara. Peningkatan penerimaan PPh Badan dari sektor ini diharapkan dapat digunakan untuk menciptakan Dana Abadi, yang akan menjadi jaring pengaman finansial untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bagi generasi penerus di masa depan, saat sumber daya alam sudah habis.