Konflik antara kepentingan industri ekstraktif dan hak ulayat merupakan benturan kepentingan agraria yang paling mendasar dalam sejarah pembangunan nasional. Pertanyaan siapa yang lebih berhak atas tanah mengandung emas sering kali menjadi pusaran konflik yang tidak berkesudahan. Secara prinsip, hukum tanah harus mengedepankan hak konstitusional masyarakat adat yang telah mendiami dan mengelola tanah tersebut selama turun-temurun, jauh sebelum izin konsesi tambang diberikan oleh negara.
Bagi masyarakat adat, tanah bukanlah sekadar komoditas bernilai ekonomi, melainkan fondasi identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup. Sementara itu, bagi perusahaan tambang, tanah adalah unit modal yang harus dikelola untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Negara seharusnya bertindak sebagai mediator yang adil, bukan hanya sekadar pemberi izin. Hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan bebas tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent) harus menjadi prasyarat mutlak sebelum satu meter persegi pun tanah tersentuh oleh aktivitas penambangan.
Penyelesaian konflik ini tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum formal yang sering kali timpang. Diperlukan dialog yang setara, di mana nilai-nilai spiritual dan ekologis yang dipegang masyarakat adat diakui sebagai bagian dari keberlanjutan wilayah. Jika tambang harus beroperasi, ia harus memberikan manfaat nyata yang dikelola oleh masyarakat lokal, bukan justru memarginalkan mereka dari tanah leluhurnya sendiri. Keadilan agraria adalah ketika masyarakat adat tetap berdaulat di atas tanahnya sendiri tanpa harus kehilangan hak akses dan kelestarian lingkungannya.
Pemerintah harus segera melakukan pemetaan wilayah adat secara nasional agar tidak ada lagi tumpang tindih lahan yang merugikan. Jangan biarkan tanah yang mengandung emas menjadi kutukan yang memecah belah bangsa. Dengan pengakuan hak yang jelas dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, konflik dapat diminimalisir. Kita harus mulai mengubah paradigma bahwa kekayaan bawah tanah tidak boleh lebih berharga daripada hak asasi manusia dan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang sudah menjaga tanah tersebut selama berabad-abad.
Pada akhirnya, pembangunan yang humanis adalah pembangunan yang menghormati hak-hak warganya. Emas bisa habis digali, namun hak masyarakat adat adalah sesuatu yang harus dijaga selamanya. Mari kita dorong kebijakan yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan objek. Dengan menghormati kedaulatan masyarakat adat, kita sedang membangun fondasi bangsa yang lebih adil, bermartabat, dan harmonis dalam mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.